PLN Bersih No Suap di Workshop International Anti Korupsi

Inisiatif PLN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dijadikan sebagai paparan utama dalam workshop international anti korupsi dan gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International Indonesia (TII) di Medan 24-25 Juni 2013.

Dirut_Workshop Anti Korupsi_KPK_TII01Direktur Utama PLN Nur Pamudji tampil sebagai pembicara bersama beberapa BUMN dan perusahaan lain seperti Pertamina, Unilever, Bristish Petrolium Indonesia, Earnst & Young Indonesia yang menyampaikan isu pemberantasan korupsi terkait pemberian suap dan uang pelicin. Workshop yang merupakan bagian dari aktifitas kelompok kerja Anti Korupsi dan Transparansi dari negara-negara yang tergabung dalam APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) ini mengangkat topik besar “Strengthening Integrity through Public Private Partnership : Preventing Facilitation Payments and Managing Gratuities”. Undangan ke PLN sebagai pembicara adalah sebuah apresiasi.

PLN sebagai perusahaan sangat besar yang tiap tahun membelanjakan uang sebanyak Rp 50 triliun sangat berpotensi memunculkan tindak korupsi, baik skala besar maupun kecil. Skala besar dalam hal pengadaan barang dan jasa, skala kecil dalam hal pelayanan pelanggan, seperti tidak transparannya biaya transaksi listrik.

Nur Pamudji menyatakan bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas korupsi kecil harus ada pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa korupsi kecil itu dilarang. Bahwa menerima suap itu korupsi. Pernyataan (larangan) ini sudah dimulai pada saat pak Dahlan Iskan memimpin PLN tahun 2010. Selanjutnya PLN membangun sistem yang berprinsip pelanggan sebisa mungkin tidak bertemu dan tidak bertatap muka dengan pegawai PLN. Namanya Contact Center PLN 123 (CC PLN123). “Kenapa 123? Karena bila kita punya pesawat telepon diputer 123 akan nyambung ke CC PLN123. Dimana saja diseluruh Indonesia pasti nyambung ke CC PLN” jelas Nur.

Semua kebutuhan sambung baru dan tambah daya dilayani melalui CC PLN 123, sehingga tidak perlu ada kontak muka dengan petugas PLN. Untuk yang memiliki akses internet, PLN juga menyediakan akses khusus pengguna internet.

Tentang pembayaran listrik dan pembayaran layanan, dulu pelanggan bayar melalui loket-loket PLN. Sekarang loket tersebut sudah dihapus. Begitu pelanggan telepon ke PLN, dia akan mendapat kode nomor layanan, kemudian pelanggan pergi ke ATM atau bank dengan menyebut kode itu maka pembayaran terkait transaksi listrik itu bisa dilakukan. Karena kita membayar lewat ATM atau bank maka angka rupiah yang harus dibayar pasti. “Kalau sambung baru listrik nilainya 600 ribu rupiah ya angkanya 600 ribu rupiah, nggak bisa diubah-ubah karena itu ada di ATM dan ada di bank”, tegas Nur. Efek dari sistem ini pelanggan menjadi tahu dan menutup peluang untuk memberikan suap atau uang pelicin guna mempermudah layanan yang dia minta.

Selanjutnya, Dirut PLN menjelaskan bahwa inisiatif pemberantasan korupsi di PLN juga disimbolkan dengan logo PLN Bersih No Suap. Sebagai pesan yang sangat jelas ditujukan kepada para pegawai PLN dan para stakeholder PLN bahwa PLN bertekad dan berniat menegakan anti korupsi. “Logo ini kita cantumkan dimana-mana di kantor PLN, mudah-mudahan bisa mengingatkan pegawai PLN sendiri atau pelanggan PLN untuk tidak memberikan gratifikasi dan pegawai PLN untuk tidak menerima gratifikasi”.

Dalam pencegahan korupsi proses pengadaan barang dan jasa, Nur Pamudji lebih cocok menyebutkannya dengan inefisiensi. “Saya susah menyebutkan korupsi atau bukan korupsi. Karena kalau dilihat secara legal semua aturan dipenuhi tapi mendapatkan barang atau jasa dengan harga mahal”.

Nur berkisah, sebuah email dari bank Dunia menyatakan bahwa harga trafo yang dibeli PLN masih jauh lebih mahal dari harga perusahaan sejenis di negara-negara ASEAN seperti Phililipa, Singapura atau Vietnam. Setelah diselidiki, ternyata prosedur di PLN membolehkan pembelian barang yang jelas-jelas barang teknik seperti trafo dapat melalui perusahaan-perusahaan kecil. “Yang kadang-kadang kantornya pun tidak punya. Yang kantornya hanya sebuah tas saja. Ini tidak pantas”, ungkap Nur.

Kemudian PLN mengubah tata cara pengadaan trafo, membeli dari pabrik trafo seperti Siemens atau Alstom. Sekitar tahun 2010, dengan menerapkan cara baru ini, harga pembelian trafo turun menjadi setengahnya. “Dari 110 milyar rupiah turun menjadi 67 milyar rupiah per buah, hanya dengan mengubah cara pembeliannya saja”. Tapi kalau KPK mengecek apakah harga yang 110 milyar rupiah itu melanggar aturan, maka jawabannya tidak. Semuanya memenuhi aturan, tata caranya bagus. Tetapi hasilnya mahal. Yang 67 milyar rupiah juga sama-sama memenuhi aturan”. Akhirnya, direksi memutuskan semua pengadaan di PLN harus menggunakan cara seperti ini. Dan harga trafo tersebut saat ini hanya 40 milyar rupiah.

Menggandeng TII
Pengadaan barang dan jasa di PLN, nilainya besar. Namun untuk bisa dinilai sebagai korupsi agak sulit. “Saya agak gemas melihatnya. Tapi saya tahu ada something going wrong”, tegas Nur. Maka PLN mengajak TII untuk menulis aturan pengadaan barang dan jasa yang baru di PLN, yang lebih rasional, lebih merefleksikan bagaimana sebuah korporasi harus membeli barang dan jasa yang nilai totalnya 50 triliun rupiah. “Saya tidak mau mengikuti tata cara pengadaan barang dan jasa yang mirip dengan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena buat saya tata cara pengadaan barang dan jasa yang ditulis pemerintah itu lebih cocok untuk lembaga-lembaga pemerintah, yang belanjanya tidak macam-macam, paling-paling beli proyektor, kursi, dan barang-barang yang tidak mahal”, terang Nur.

Sedangkan barang-barang di PLN harganya mahal sekali. Bila dibeli dengan tata cara seperti itu tidak rasional. PLN dengan dibantu TII mendatangkan konsultan dari Eropa untuk membantu menulis aturan pengadaan barang dan jasa yang baru, yang lebih rasional. Intinya bila membeli barang dapat langsung ke pabrik pembuat barang dimaksud. Tidak lewat perantara.

Dengan melakukan hal tersebut, PLN menyadari bahwa perubahan tata cara pembelian barang dan jasa itu mendapatkan tantangan. “Melakukan gerakan seperti ini akan dimusuhi banyak orang”, aku Nur. Oleh karena itu PLN merangkul lembaga yang sangat kuat komitmennya dalam anti korupsi yaitu TII. Pihak yang akan memusuhi PLN yaitu pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan pembelian barang dan jasa melalui perantara. Keuntungan yang diperoleh perantara itu sangat besar. “Dan saya tahu, mengalir ke stakeholder PLN, termasuk orang-orang PLN sendiri”, ungkap Nur.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan PLN dalam upaya melakukan tindakan anti
korupsi yaitu :

  • Membuat sistem pelayanan yang transparan dengan meminimalkan pertemuan tatap muka pelanggan dengan pegawai PLN.
  • Melakukan perubahan aturan pengadaan barang dan jasa.
  • Membuat sistem penanganan keluhan pelanggan
  • Membangun whistler blower system bagi karyawan PLN
  • Memudahkan karyawan yang ingin menyerahkan barang terindikasi gratifikasi
  • Melakukan multi stakeholder forum dengan mendeklarisikan bersama untuk tidak melakukan suap

Sementera itu Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan kerja sama antara badan publik atau pemerintah dengan pihak swasta harus menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan korupsi. Suap, gratifikasi, dan pemberian uang pelicin sudah menjadi hal yang lumrah dalam praktek bisnis sekarang ini. Semuanya sudah memenuhi hukum supply dan demand. Dimana sektor bisnis swasta mewakili sisi supply dan pegawai pemerintah yang korup mewakili sisi demand.

Praktek-praktek seperti ini tidak boleh dibiarkan terus, karena praktek inilah yang memunculkan persaingan tidak sehat”, ujar Samad. Untuk itu, semua pihak perlu terus mengingatkan resiko besar dari praktek korupsi terhadap pemerintah, perusahaan maupun sebagai individu. Selain itu, diperlukan kajian hukum internasional yang memayungi perang terhadap korupsi lintas negara. Saat ini organisasi-organisasi internasional sudah berkomitmen dalam mewujudkan dunia yang bebas dari korupsi. Seperti forum kerja sama Asia Pacifik, APEC. Juga ada negara-negara yang tergabung dalam G20.

Indonesia sebagai The Chair of The APEC Anti Corruption and Transparency Working Group (ACT) 2013 mengundang delegasi dari para negara peserta APEC dalam workshop anti korupsi ini.***)