SMK3

PENERAPAN SMK3 DI PLN P3B JAWA BALI

TUJUAN PENERAPAN
1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 ) UUD 1945.

2. Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global

4. Proteksi terhadap industri dalam negeri

5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional

6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional

7. Pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih bersifat parsial

DASAR HUKUM PENERAPAN

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2. UU No.13 tahun 2003 pasal 87
– Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan system Manajemen
– Ketentuan mengenai penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan.

3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4

4. UU No. 18 tahun 1999

PASAL 2: Pengaturan Jakon berlandaskan pd asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

PASAL 22 huruf l: Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta jaminan social.

PASAL 23 (2): Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan ttgketeknikan, keamanan, K3, perlindungan TK, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi PP. NO. 28 / 2000 (Usaha & Peran Masyarakat Jakon) PP. 29 /2000 (Penyelenggaraan Jakon) PP. 30 / 2000 (Pembinaan Jakon)

5. UU No. 28 tahun 2002

PASAL 2: Bangunan Gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungan

PASAL 3 (2) : Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yg menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
PASAL 16 (1) : Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,dan kemudahan

PASAL 17 (1), (3) & (4): Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung utk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah menanggulangi bahaya kebakaran sebagamana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung utk melakukan pengamanan terhdp bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif/atau proteksi aktif. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhdp bahaya petir melalui sistem penangkal petir. RPP. Persyaratan Bangunan Gedung RPP.Pengelolaan Bangunan Gedung RPP. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Bangunan Gedung RPP. Pembinaan Pengelolaan Bangunan Gedung

KONDISI YANG ADA

1. Kecalakaan kerja yang disebabkan oleh faktor manajemen, faktor manusia dan faktor teknis

2. Hambatan teknis dalam era globalisasi

3. Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang tekait dengan penerapan K3.

KRITERIA PERUSAHAAN

Perusahaan dengan Tenaga Kerja 100 atau lebih dan atau Memiliki potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja