Kajian Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Aspek Sosial Dan Lingkungan

No.              : 19.LIT.2011

Penulis      : Gunartati; Dony Darmayanto; Ferry Nugraha; S. Budi Mulyana;Katharina TP; Prasada AP; Amin Sugeng

Abstrak    :

Kajian aspek sosial dampak pembangunan PLTU Lontar, PLTU Labuan Angin, dan PLTU Pelabuan Ratu, hal ini dilakukan dalam upaya mencari jawaban dan masukan berupa alternative solusi atas permasalahan yang terjadi pada ketiga PLTU dimaksud.

 

Lingkup Permasalahan

Di antara PLTU-PLTU tersebut di atas ada 3 PLTU yang terekspose baik oleh media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar PLTU :

  1. PLTU Lontar ( 3 x 315 MW) yang ada di Desa Lontar, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang dinilai bermasalah, pasalnya proyek tersebut dinilai melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan protes dari masyarakat di sekitarnya akibat air buangan proyek PLTU tersebut mencemari tambak udang.
  2. PLTU Labuan Angin yang ada di desa Labuan Angin Kecamatan  Tapian-Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah berkapasitas 2 x 115 MW, terkait dengan masalah status kepemilikan tanah PLTU dan ganti rugi tanah untuk jalan masuk.
  3. PLTU Pelabuhan Ratu yang ada di desa Cibentang,yang berkapasitas 3 x 350 MW menghadapi masalah lingkungan, yaitu adanya pembuangan pasir ke tengah laut, hasil pengerukan pembuatan kolam dermaga PLTU Pelabuhan Ratu, dan pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk keperluan PLTU.

 

Hasil Kajian

Hasil kajian menyimpulkan bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi dampak yang diakibatkan oleh pembangunan PLTU khususnya pada aspek lingkungan dan sosial, maka semua pihak terkait perlu memperhatikan dan memahami serta mematuhi peraturan dan kebijakan terkait baik berupa Regulasi, Undang-Undang, Hukum, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya, serta memiliki komitmen untuk melaksanakannya dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

 

Berdasarkan kesimpulan kajian tersebut, maka rekomendasi yans diajukan adalah: a) Rencana pengelolaan lingkungan yang bersifat komprehensif mulai pada tahap pra-konstruksi, dan pasca konstruksi, b) Adanya pedoman yang bersifat aplikatif yang dapat digunakan oleh semua pihak baik intern maupun ekstern PLN yang dijadikan sebagai acuan dalam setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik, c) Memasukkan penanganan dampak lingkungan dalam kinerja baik intern PLN maupun pihak-pihak lain terkait yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek (kontraktor maupun konsultan terkait), d) Adanya sosialisasi secara simultan mengenai rencana pra-konstruksi, konstruksi, dan paska konstruksi PLTU dan potensi dampak yang dimungkinkan timbul kepada segenap stake holders dan pihak-pihak terkait baik intern maupun ekstern PLN, e) Adanya tim dan lialison officer yang profesional guna mengkomunikasikan rencana dan pelaksanaan pembangunan PLTU serta untuk menjembatani antar pihak manakala terjadi permasalahan baik itu dikarenakan oleh kesenjangan komunikasi atau hal lain sehingga menyebabkan terjadinya konflik.