Manajer PLN Salahkan Masyarakat

TERKAIT PEMASANGAN INSTALASI TANPA SLO

RENGAT – Terkait pemasangan instalasi listrik tanpa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang terjadi dibeberapa desa, Kabupaten Indragiri Hulu, Manajaer PLN Cabang Rengat, Agustian kembali menudingkan masalah ini berasal dari masyarakat.

” Jika Terjadi pemasangan listrik tanpa SLO. itu adalah kesalahan masyarakat selaku pengguna listrik. Jika mengetahui biro belum memiliki SLO, seharusnya masyarakat tidak menghidupkan¬† listrik mereka terlebih dahulu, ” kata Agustian.

Dikatakannya, sebagai pengguna listrik masyarakat harusnya mengikuti aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Dimana setiap pemasangan aliran listrik serta penggunaan terlebih dahulu harus memiliki SLO.

” kalau masyarakat bekerja sama dengan salah satu biro instalatir listrik, maka mereka yang bertanggung jawab. Seharusnya biro mentaati aturan yang b erlaku, sebab mereka sangat mengetahui sekali segala peraturan tentang ketenagalistrikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pematang Jaya, Suwoto Adi ketika dijumpai di Kantor Camat Pematang Reba mengatakan, kalau masyarakat kita tidak tahu dan mengerti tentang masalah tersebut. Bagi masyarakat yang terpenting bagaiman listrik dirumahnya hidup. Kita sudah membayar sesuai dengan tarif yang disepakati dengan biro, yaitu sebesar Rp 3,2 juta per rumah dengan daya 900 VA,” ucap Suwoto.

Jadi, kata Suwoto, permasalahan listrik ini jangan disangkut pautkan dengan masyarakat, karena masyarakat memang tidak memahami bagaimana prosedur sebenarnya. Jika memang sudah terjadi kesalahan prosedur pemasangan listrik di Desa Pematang Jaya, kita harapkan hal ini tidak akan merugikan masyarakat, sebab masyarakat hanyalah sebagai pengguna listrik yang sudah menunggu selama puluhan tahun untuk dapat memiliki listrik.

Dilain pihak, Ketua LSM Peduli Indragiri (PI) Kabupaten Inhu Meishadi mengatakan, jika memang sudah terjadi kesalahan prosedur dalam pemasangan listrik di Desa Pematang Jaya, persoalan itu tetap perlu disikapi secara serius oleh pihak-pihak yang berwenang.

” Ini bukan sekedar pelanggaran biasa, tapi pelanggaran UU. UU dibuat untuk ditaati dan dipatuhi, tidak ada toleransi dalam penegakan hukum tersebut, jika dalam hal ini masyarakat yang salah, maka masyarakat juga yang harus menanggung akibatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau biro yang salah, ini juga harus ditindak, ” tegas Meishadi.¬†¬† (better, ali usman)