Antara Listrik dan Pisang Goreng

RIAU POS – 19/12/2012 – Hal.4

LISTRIK dan Pisang goreng memang dua hal yang sangat berbeda, tidak banyak yang dipersamakan, tapi ada hal-hal yang harus disamakan.

     Sama seperti listrik, pisang goreng juga sebagai sumber energi, walaupun hanya sekedar teman minum kopi di pagi atau sore hari. Pisang goreng dihargai Rp 1.000,- per buah, harga sebesar itu, banyak pedagang pisang goreng di jalan Sam Ratulangi, Pekanbaru hingga saat ini bertahan lebih sepuluh tahun, tanpa subsidi siapapun. Kondisi itu terjadi karena harga pisang goreng lebih tinggi dari harga pokok produksi. Harga Rp 1.000,- itu bentuk penghargaan masyarakat kepada pisang goreng dan pedagangnya.

     Kalau pedagang pisang goreng mogok selama satu pekan tidak berjualan, dijamin masyarakat tidak akan ribut ataupun demo. Demikian juga bila harga naik menjadi Rp 1.500,- per buah, Pedagang pisang goreng dapat saja menaikan harga secara sepihak tidak perlu mendapatkan persetujuan melalui rapat dewan atau dari kementerian perdagangan. Dampaknya paling-paling sepekan dua pekan omsetnya menurun, setelah itu kembali normal lagi.

     Tidak demikian halnya dengan listrik. Terjadi saja pemadaman listrik setengah hari dalam sepekan, dipastikan akan ada protes, demo dimana-mana yang mengatasnamakan masyarakat. Banyak bermunculan komentar dari para pakar yang kadang kala tidak jelas datangnya dari mana. Belum lagi tanggapan yang tidak jarang pula makin memperkeruh suasana, tudingan tertuju kepada PLN dan pemerintah yang tidak becus mengurus listrik.

     Mengapa bisa terjadi demikian, itulah bedanya listrik dan pisang goreng. Listrik merupakan keperluan pokok yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pisang goreng dihargai diatas harga pokok produksi, sementara itu listrik dihargai jauh dibawah harga pokok produksi alias ditutupi pemerintah dengan subsidi. Harga jual listrik ditetapkan bervariasi untuk setiap golongan tarif pelanggan, seperti untuk rumah tangga, sosial, usaha dan untuk bisnis berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor. 7/2010. Ini untuk membedakan nilai pemberian subsidi kepada setiap golongan tarif pelanggan. Golongan tarif R1 2200 VA mendapat subsidi lebih rendah dari golongan R1 1300 VA.

     Besar subsidi listrik yang ditanggung pemerintah dihitung berdasasrkan selisih harga pokok produksi (HPP) dengan harga jual dikalikan dengan jumlah konsumen tenaga listrik. Harga pokok produksi tenaga listrik tergantung jenis pembangkit yang digunakan. Sejumlah pembangkit PLN di Provinsi Riau, 67 % menggunakan PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) berbahan bakar solar. PLTD pembangkit dengan harga produksi pokok yang paling  mahal yang dapat mencapai Rp 4000 per kWh, sisanya, 37 % adalah berupa PLTA dan PLTG yang HPP nya jauh lebih murah. Dengan Struktur jenis pembangkit yang demikian, harga pokok produksi PT PLN Wilayah Riau per September 2012 rata-rata sebesar Rp 1.361,44 per kWh. sementara itu harga jual rata-rata Rp 774,61 per kWh. Itu artinya, subsidi listrik untuk wilayah Riau sebesar Rp 586,83 per kWh.

     Besar subsidi yang dibayar pemerintah sejalan dengan tingkat pertumbuhan permintaan listrik yang terus merangkak setiap tahunnya. Pada akhirnya tentu sampai pada batas kemampuan pemerintah. Pemerintah menaikan tarif listrik bertujuan untuk menjaga subsidi listrik tidak melebihi batas kemampuan keuangan negara. Jika langkah ini tidak segera dilakukan dikhawatirkan memperburuk kondisi ketenaglistrikan nasional. Jangan untuk membangun sarana kelistrikan yang baru, untuk mempertahankan yang sudah ada saja  akan semakin sulit. Menaikan tarif listrik memang menjadi suatu dilema bagi pemerintah. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang semestinya dilakukan pemerintah dan PLN adalah memberikan pembelajaran dan sosialisai kepada masyarakat secara intensif dan transparan baik melalui seminar, simposium, media cetak dan elektronik.

     Maksud pemberian subsidi adalah untuk membantu terutama masyarakat miskin atau kurang mampu. Namun kenyataanya saat ini, subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas, berdasarkan data dari PT PLN Wilayah Riau per September 2012, jumlah pedesaan yang sudah berlistrik PLN atau disebut dengan Ratio Elektrifikasi baru mencapai 58,79 % sedangkan secara nasional sekitar 70 %, Menurut hasil penelitian, kebanyakan masyarakat miskin dan kurang mam,pu adanyua di pedesaan. Selanjutnya, makin tinggi tingkat perekonomian suatu masyarakat, keperluan listriknya juga semakin besar. Jadi sulit membantah bahwa subsidi listrik memang lebih banyak dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas.

     Untuk mengurangi subsidi, menaikan tarif listrik memang bukanlah satu-satunya cara. Cara lain dapat dilakukan dengan membangun jenis pembangkit yang menggunakan sumber energi atau bahan bakar yang lebih murah, seperti, PLTA, PLTG dengan bahan bakar gas alam, PLT Geotermal dengan panas bumi dan PLTU bwerbahan bakar batubara atau biomassa. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengurangi konsumsi tenaga listrik yaitu melalui perilaku dan pola konsumsi listrik yang hemat. Ada induikasi perilaku konsumsi ernergi listrik yang cenderung boros di masyarakat. Kemudian adanya kecendrungan membeli perlatana listrik yang murah dan biasanya tidak berstandar SNI. Padahal, peralatan yang demikian penggunaan energi listriknya lebih besar.

     Cara yang lebih dikenal untuk mengurangfi subsidi adalah dengan meniakan tarif listrik, tetapi ini mendapatkan pertentangan. Murah atau mahalnya harga suatu barang memang biasa diukur berdasarkan nilai nominal dan nilai ekonomi atau berdasarkan pendapatan, cara ini yang umum dipahami masyarakat, namun seharusnya dilihat pula dari nilai fungsinya. Secara nominal, harga seribu rupiah memang lebih mahal dari harga lima ratus rupiah, itupun menilainya harus dengan barang yang setara. Tetapi secara ekonomi nilai Rp 500 dapat lebih mahal dari nilai Rp 1.000,-. Bila seseorang punya uang Rp 50.000,- dan harga barang Rp 1.000,- atau 2 % dari nilai uangnya, harganya akan lebih murah dari pada harga Rp 500,- Bila orang itu punya uang hanya Rp 10.000, sebab harga barang tersebut sebesar 5 % dari uang yang dimilikinya. Namun secara nilai fungsi. harga beras Rp 12.000,- per kilogram akan dinilai lebih murah dari gula dengan harga Rp 9.000,- per kilogram, sebab fungsi beras lebih besar dari gula yaitu sebagai kebutuhan primer.

     Melihat harga listrik dari nilai fungsinya dapat dicontohkan pada penggunaan pompa air di rumah. Untuk mengangkat  air sumur sedalam 5 meter ke atas tanki berisi 1.000 liter air yang terletak pada ketinggian 4 meter dari lantai, digunakan pompa 100 watt. tanki akan penuhsetelah pompa dihidupkan selama 1 jam atau 1/hour.

Artinya, listrik yang digunakan untuk mengangkat air terswebut adalah 100 watt kali 1 hour yaitu 100 watt-hour atau 0,1 kilo watt-hour (kWh). Harga listrik PLN untuk pelanggan golongan tarif R1 dengan daya 2200 VA (volt amper) adalah  Rp 795 per-kWh. Dengan dermikian untuk mengangkat air sumur keatas tanki, biaya listrik yang dibayarkan ke PLN sebesar Rp 79,5 atau 0,1 kWh dikalikan Rp 795 per-kWh. Apabila tidak ada lagi listrik karena PLN, adakah orang yang mau diupah mengangkat air dari sumur sedalam 5 meter ke atas tanki pada ketinggian 4 meter berisi 1000 liter air, dibayar 100 kali lipat dari harga listrik yang dibayarkan ke PLN yaitu sebesar Rp 7.950 ? Marilah kita menjawabnya dengan jujur, apakah harga listrik itu murah atau mahal. Tidak paantaskah listrik lebih dihargai dari pada pisang goreng sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap keberlangsungan listrik sebagai sumber energi untuk diwariskan sampai ke anak cucu. Jawabanya tergantung kepada sikap dan kesepakatan kita hari ini. ***