Kenaikan TDL Bebani Industri

JAKARTA – Kalangan pelaku usaha menduga ada tarik menarik kepentingan di balik rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada tahun depan. Dugaan kalangan pelaku usaha itu setelah mendengar alasan pemerintah menaikan TDL, yakni untuk menghemat subsidi anggaran sebesar Rp. 15 triliun.

Berdasarkan hasil kalkulasi versi pelaku usaha, menaikan 10 persen sampai 15 persen untuk menghemat subsidi Rp. 15 triliun itu sama artinya dengan hanya akan menaikkan tarif listrik untuk industri. Pasalnya, industri harus menyubsidi kalangan pengguna listrik rumah tangga sebesar 35 juta pelanggan,”kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sofyan mengatakan, para pelaku usaha tidak keberatan dengan rencana kenaikan TDL tersebut, Hanya saja harus adil, Pelanggan listrik kalangan rumah tangga juga dikenakan kebijakan yang sama. Sebab kalau hanya menaikkan TDL industri, dampak terburuknya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Tanpa dipusingkan kenaikan TDL, industri nasional sudah terancan oleh serbuan produk import. Lama-lama, semakin banyak perdagangan di pasar domestik kita yang mengutamakan import serta terjadi PHK,”ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, apabila pemerintah menerapkan kenaikan secara merata, besaran kenaikan secara merata, besaran kenaikan tidak akan terlalu besar. Bahkan untuk memperoleh penghematan subsidi listrik Rp 15 triliun, berdasarkan perhitungan perhitungan Apindo, pemerintah maksimal hanya perlu menaikkan TDL sebesar 5 persen.

“Kalau semua diberikan beban kenaikan TDL, kami rasa kenaikan maksimal hanya 5 persen. Di sisi lain, tambahnya beban industri juga tidak terlalu berat di tengah banyaknya ifisiensi yang terjadi,”tutur Sofyan.

Sofyan menambahkan, PLN juga perlu mendapatkan dukungan untuk melakukan efisiensi, seperti jaminan pasokan gas dan batu bara dari dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga tidak memaksakan untuk memangkas marjin PLN menjadi 3 persen, yang justru akan menyebabkan PLN kehilangan kemampuan untuk investasi baru.

“Kita banyak tambahan produksi gas, tetapi tidak jelas peruntukannya dan lebih besar dimanfaatkan untuk eksport. Alasannya klasik karena tidak ada terminal penerima, padahal yang membuat rencana itu tidak jalan karena pemerintah sendiri yang tidak tegas soal alokasi gas,”tandas Sofyan.

ANCAMAN INDUSTRI TEKSTIL- Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, kenaikan TDL membuat Industri dalam negeri sulit berkompromi dengan negara lain. Hal ini karena negara pesaing lain seperti Korea dan Thailand memiliki tarif listrik jauh lebih rendah dari Indonesia.

“Tarif dasar listrik kita menjadi 9 sen per kWh, dan angka ini jauh di atas Korea yang hanya 6 sen per kWh. Sejauh ini, industri khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak mampu menahan dorongan daya saing dari negara lain. Jika TDL dinaikkan, maka Indonesia makin jauh dari negara kompetitor, seperti Korea, Thailand, Vietnam dan Bangladesh,”ujar Ade.

Menurut Ade, jika pemerintah ingin meningkatkan TDL, maka akan lebih baik menaikkan harga untuk pelanggan listrik 900 kWh ke bawah. Berdasarkan perhitungannya. Kapasitas 900 kWh itu artinya 4 senper kWh, sehingga jika dinaikkan menjadi 4,5 sen per kWh, maka bisa menaikkan keuntungan PLN sebesar 10 persen. “Jika diperhatikan, daya beli masyarakat.

Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, rencana kenaikan TDL 10 persen sampai 15 persen merupakan asumsi yang dibuat oleh Menkeu untuk RAPBN 2012 dalam rapat kabinet, namun dalam rapat tersebut pemerintah juga menekankan efisiensi biaya produksi dari PLN sebelum memutuskan besaran kenaikan TDL.

.