Pelaporan Gratifikasi
Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan sesuai dengan Peraturan Direksi nomor 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dimana insan PLN diwajibkan melaporkan adanya Penolakan/Penerimaan Gratifikasi.
Bahwa pelaporan tersebut bertujuan untuk melindungi insan PLN dari jeratan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan melaporkan adanya Gratifikasi.
Pelaporan gratifikasi PLN sesuai dengan mekanisme dan komitmen PLN dalam menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Prinsip 4 NO’s :
- 1. No Bribery (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
- 2. No Kickback (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya)
- 3. No Gift (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku)
- 4. No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
berikut adalah rekap pelaporan gratifikasi di PLN :
Tabel Pelaporan Gratifikasi
| No. | Pelaporan Gratifikasi di PLN | Tindakan |
|---|---|---|
| 1 | Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020 | |
| 2 | Progres Konfirmasi Kejadian Gratifikasi Tahun 2020 | |
| 3 | Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021 | |
| 4 | Pelaporan Gratifikasi Tahun 2022 | |
| 5 | Perdir Gratifikasi |
